Tantangan dan Persiapan Kesiapan Infrastruktur untuk Penerapan E-Voting dalam Pemilu di Indonesia

Date: 2025-05-07

Category: Politik

Rangkuman Wacana penerapan e-voting untuk pemilihan umum di Indonesia, termasuk pemilihan presiden, legislatif, dan kepala daerah, menjadi topik hangat yang dibahas oleh berbagai pihak. Pada 5 Mei 2025, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyatakan bahwa sistem e-voting telah berhasil diterapkan tanpa masalah di 1.910 desa selama pemilihan kepala desa dari 2013 hingga 2023, dan ini menjadi dasar untuk mempertimbangkan penerapan yang lebih luas. Namun, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Afifuddin menekankan perlunya persiapan matang sebelum implementasi, termasuk simulasi dan pengaturan dalam perundang-undangan. Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja mengingatkan bahwa tantangan utama adalah infrastruktur yang belum memadai, terutama di daerah dengan akses listrik yang tidak stabil, seperti Papua. Ia juga menyoroti pentingnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem e-voting, yang saat ini masih dipertanyakan. Meskipun ada potensi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemilu, kesiapan infrastruktur dan dukungan politik menjadi faktor kunci untuk keberhasilan penerapan e-voting di masa depan.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Wacana penerapan e-voting untuk pemilihan umum, termasuk pilpres dan pilkada, dianggap sebagai langkah positif yang dapat meningkatkan partisipasi pemilih, terutama generasi muda. Ditekankan bahwa sistem e-voting telah terbukti berjalan lancar dalam pemilihan kepala desa di banyak desa, sehingga menjadi dasar untuk menerapkan metode yang sama dalam pemilu yang lebih besar. Ada penekanan pada pentingnya digitalisasi pemilu untuk menghemat anggaran dan mengurangi angka golput. Dari sisi Konservatif: Penerapan e-voting harus dilakukan dengan hati-hati dan memerlukan persiapan yang matang. Ada kekhawatiran mengenai infrastruktur yang belum memadai, terutama di daerah dengan masalah pasokan listrik. Keamanan data suara juga menjadi perhatian utama, dengan penekanan pada aspek rahasia pemilu yang harus dijaga. KPU menegaskan bahwa mereka akan mengikuti aturan yang ada, namun saat ini belum ada simulasi yang dilakukan terkait e-voting.