Mutasi Mendadak Dokter Piprim dari RSCM ke RS Fatmawati: Kontroversi dan Prosedur yang Dipertanyakan

Date: 2025-05-07

Category: Politik

Rangkuman Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dr. Piprim B. Yanuarso, mengalami mutasi mendadak dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) ke Rumah Sakit Fatmawati (RSF) pada bulan Mei 2025. Piprim mengklaim bahwa mutasi ini merupakan hukuman karena penentangannya terhadap pengambilalihan Kolegium Ilmu Kesehatan Anak Indonesia, dan bukan bagian dari kebijakan organisasi yang sah. Ia menyoroti bahwa mutasi tersebut mengancam nasib pasien dan murid-muridnya, karena RSF bukanlah rumah sakit pendidikan, sehingga ia tidak dapat melanjutkan perannya sebagai pengajar. Piprim juga mengkritik kurangnya pemberitahuan resmi dan prosedur yang tidak diikuti dalam proses mutasi ini, yang seharusnya mematuhi ketentuan yang ada mengenai mutasi pegawai negeri. Direktur Utama RSCM, dr. Supriyanto Dharmoredjo, menyatakan bahwa keputusan mutasi adalah kewenangan Kementerian Kesehatan dan bertujuan untuk pemerataan kompetensi rumah sakit. Namun, Piprim menegaskan bahwa meskipun ia memiliki catatan prestasi yang baik, mutasi ini terasa diskriminatif dan tidak adil.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Dokter Piprim B. Yanuarso menegaskan bahwa mutasi yang dialaminya adalah hukuman karena menentang pengambilalihan Kolegium, bukan kebijakan organisasi. Ia mengkritik keputusan Kemenkes yang dianggap tidak mempertimbangkan dampak terhadap pelayanan kesehatan anak dan pendidikan calon dokter. Piprim juga menyebutkan bahwa banyak rekan sejawatnya yang mengalami nasib serupa, menunjukkan adanya tekanan terhadap dokter yang berani bersuara. Ia mempertanyakan alasan Kemenkes yang mengklaim mutasi bertujuan untuk pemerataan pelayanan, sementara kenyataannya justru mengurangi jumlah konsultan di beberapa rumah sakit. Dari sisi Konservatif: Direktur Utama RSCM, dr. Supriyanto Dharmoredjo, menegaskan bahwa keputusan rotasi Piprim adalah kewenangan Kemenkes dan merupakan bagian dari kebijakan tour of duty untuk pemerataan kompetensi rumah sakit. Ia menyatakan bahwa langkah ini diambil untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat. Supriyanto menekankan pentingnya kebijakan ini dalam konteks organisasi dan lembaga, tanpa merujuk pada dampak negatif yang mungkin ditimbulkan bagi individu dokter.