TNI Tegaskan Tidak Takut kepada Ormas, Presiden Prabowo Minta Ormas Tidak Ganggu Pengusaha

Date: 2025-05-07

Category: Politik

Rangkuman Pemerintah Indonesia telah meluncurkan Satuan Tugas (Satgas) Terpadu untuk menangani premanisme dan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang meresahkan, dengan tujuan menjaga stabilitas nasional dan iklim investasi. Operasi ini dimulai pada 1 Mei 2025 dan melibatkan seluruh jajaran Polda dan Polres di Indonesia, berdasarkan Surat Telegram Nomor: STR/1081/IV/OPS.1.3./2025. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu untuk menindak tegas segala bentuk premanisme, termasuk pemerasan, pungutan liar, dan intimidasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Selain itu, Polri akan bekerja sama dengan TNI, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya untuk memastikan keberhasilan operasi ini. Masyarakat juga diimbau untuk aktif melaporkan aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan premanisme. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi investasi serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha di Indonesia.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Artikel ini menyoroti pentingnya kebebasan sipil dan peran organisasi masyarakat (Ormas) dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Ditekankan bahwa Ormas memiliki sejarah yang kuat dalam perjuangan melawan kolonialisme dan berfungsi sebagai saluran untuk artikulasi kepentingan masyarakat. Kebebasan berserikat dan berpendapat yang dijamin dalam Konstitusi memberikan ruang bagi Ormas untuk berkembang, meskipun ada tantangan dari kontrol negara yang ketat di masa lalu. Fenomena pertumbuhan Ormas pasca-reformasi menunjukkan kesadaran warga negara untuk terlibat aktif dalam kehidupan sosial dan politik. Dari sisi Konservatif: Artikel ini mengkritik tindakan Ormas yang berlagak sebagai aparat negara, seperti yang terlihat dalam penyegelan pabrik oleh Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB). Ditekankan bahwa penegakan hukum dan penghentian kegiatan usaha seharusnya hanya dilakukan oleh instansi berwenang, bukan oleh Ormas yang bertindak semaunya. Tindakan ini dianggap menciptakan ketidakpastian hukum dan berpotensi merusak iklim investasi. Ada kekhawatiran bahwa Ormas yang bertindak tanpa kredibilitas dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan penegakan hukum di Indonesia.