Usulan Vasektomi sebagai Syarat Penerima Bansos di Jawa Barat Menuai Kontroversi dan Penilaian Pelanggaran HAM

Date: 2025-05-07

Category: Pemerintahan

Rangkuman Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, menyatakan keprihatinannya terhadap usulan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menjadikan vasektomi sebagai syarat untuk menerima bantuan sosial (bansos) di wilayahnya. Pernyataan ini disampaikan pada Selasa, 6 Mei 2025, di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat. Selly meminta Pemprov Jabar untuk mengkaji ulang wacana tersebut, mengingat banyak penerima bansos yang memiliki banyak anak, yang tidak selalu menjadi pilihan mereka. Ia menekankan pentingnya mempertimbangkan hukum agama Islam dan kriteria yang sudah diatur dalam undang-undang terkait program keluarga berencana (KB). Di sisi lain, Pangeran Khairul Saleh, anggota Komisi XIII DPR RI, juga mengkritik usulan Dedi Mulyadi, menilai bahwa mengaitkan bansos dengan prosedur medis seperti vasektomi melanggar hak asasi manusia dan etika. Dedi Mulyadi berargumen bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mengendalikan laju kelahiran di kalangan keluarga prasejahtera dan memastikan distribusi bantuan pemerintah lebih adil. Namun, kritik muncul bahwa kebijakan tersebut dapat menimbulkan diskriminasi dan pemaksaan terhadap individu untuk menjalani prosedur medis yang bersifat pribadi.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Anggota DPR Pangeran Khairul Saleh menilai usulan vasektomi sebagai syarat untuk menerima bantuan sosial adalah tindakan yang cacat etika dan melanggar prinsip kemanusiaan. Ia menekankan bahwa bantuan sosial adalah hak konstitusional yang tidak seharusnya dikaitkan dengan prosedur medis yang bersifat pribadi. Pangeran juga mengingatkan bahwa pemaksaan untuk menjalani vasektomi melanggar hak asasi manusia dan menciptakan kesan diskriminatif terhadap masyarakat miskin. Dari sisi Konservatif: Anggota Komisi VIII DPR Selly Andriany Gantina menganggap usulan vasektomi untuk penerima bantuan sosial di Jawa Barat tidak tepat. Ia menyatakan keprihatinan dan meminta Pemprov Jabar untuk mengkaji kembali wacana tersebut, dengan mempertimbangkan aspek hukum agama Islam. Selly menegaskan pentingnya agar syarat penerima bansos tidak berbeda antara daerah dan harus mempertimbangkan kultur serta budaya setempat.