"Basarnas Minta Dukungan DPR untuk Respons Cepat Bencana dan Manfaatkan Potensi Masyarakat dalam Operasi Pencarian dan Pertolongan"

Date: 2025-05-07

Category: Bisnis

Rangkuman Kepala Basarnas, Mohamad Syafi’i, menekankan pentingnya potensi masyarakat yang telah dilatih sebagai kekuatan cadangan dalam operasi pencarian dan pertolongan (SAR) di Indonesia. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, ia menjelaskan bahwa meskipun Basarnas memiliki sekitar 4.000 personel, jumlah tersebut masih kurang untuk menghadapi tantangan di wilayah yang luas. Oleh karena itu, pelibatan masyarakat dan lembaga swasta, seperti Astra, sangat penting untuk meningkatkan efisiensi operasi SAR. Selain itu, Syafi’i juga meminta dukungan DPR agar Tim Indonesia Search and Rescue (INASAR) dapat merespons bencana internasional dengan cepat, idealnya dalam waktu 10 jam setelah permintaan. Ia menyoroti bahwa keterlambatan pengiriman personel ke luar negeri disebabkan oleh proses koordinasi dan pembiayaan yang belum terintegrasi, dan berharap agar Basarnas diberikan keleluasaan untuk bergerak langsung berdasarkan permintaan internasional. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat dan dukungan kebijakan dari pemerintah diharapkan dapat memperkuat respons terhadap bencana dan menjaga reputasi Indonesia di kancah internasional.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Kepala Basarnas Mohamad Syafi’i menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat sebagai kekuatan cadangan dalam operasi pencarian dan pertolongan. Pelatihan yang diberikan kepada masyarakat dan organisasi dianggap krusial untuk memperluas jejaring SAR di berbagai daerah. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada respons saat bencana, tetapi juga pada edukasi untuk keselamatan diri dan lingkungan, menciptakan komunitas tangguh bencana yang dapat mempercepat respons awal. Dari sisi Konservatif: Kepala Basarnas Mohamad Syafi’i menggarisbawahi perlunya dukungan pemerintah untuk pengiriman Tim INASAR ke lokasi bencana internasional dengan cepat. Ia menekankan bahwa waktu keberangkatan yang tepat sangat penting dalam konteks kedaruratan, dengan harapan dapat bergerak dalam waktu 10 jam setelah permintaan. Keterlambatan pengiriman personel ke luar negeri diakui bukan karena lemahnya respons, tetapi karena proses koordinasi dan pembiayaan yang belum terintegrasi.