Kebijakan Harga Patokan Mineral dan Larangan Ekspor Dorong Hilirisasi Bauksit di Indonesia

Date: 2025-05-07

Category: Bisnis

Rangkuman Kebijakan Harga Patokan Mineral (HPM) yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia bertujuan untuk mendorong hilirisasi bauksit dan meningkatkan nilai tambah mineral di dalam negeri. Pada bulan Juni 2023, pemerintah memberlakukan larangan ekspor bijih bauksit, yang diharapkan dapat menciptakan disinsentif bagi pelaku usaha untuk berinvestasi dalam smelter. Fahmi Radhi, seorang pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan instrumen fiskal yang dapat mengarahkan pelaku usaha untuk berorientasi pada hilirisasi. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Tri Winarno, menegaskan bahwa semua smelter, baik yang memiliki izin usaha pertambangan (IUP) maupun izin usaha industri (IUI), harus membeli bauksit sesuai dengan HPM. Meskipun ada keluhan dari penambang mengenai HPM yang dianggap terlalu rendah, pemerintah berupaya menemukan titik tengah agar tidak merugikan kedua belah pihak. Produksi bauksit nasional mengalami penurunan dari 31,8 juta ton pada 2022 menjadi 16,8 juta ton pada 2024, seiring dengan penerapan larangan ekspor dan penetapan HPM. Pemerintah optimis bahwa produksi bauksit akan meningkat dengan masuknya proyek-proyek hilirisasi baru yang mendekati tahap operasional.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Kebijakan harga patokan mineral (HPM) dianggap sebagai langkah strategis untuk mendorong hilirisasi dan meningkatkan nilai tambah mineral di dalam negeri. Pengamat ekonomi menekankan pentingnya investasi pada smelter sebagai respons terhadap larangan ekspor bijih bauksit, yang diharapkan dapat menciptakan industri pengolahan mineral yang mandiri dan berdaya saing global. Pernyataan dari pejabat kementerian menunjukkan bahwa kebijakan ini bukanlah kebijakan mendadak, melainkan amanat konstitusi yang bertujuan untuk memperkuat pengolahan mineral dalam negeri. Dari sisi Konservatif: Kementerian ESDM menegaskan bahwa pembelian bauksit harus sesuai dengan HPM, tanpa memandang jenis izin yang dimiliki smelter. Ada kekhawatiran dari penambang mengenai HPM yang dianggap terlalu rendah, dan kementerian berusaha mencari titik tengah agar tidak merugikan kedua belah pihak. Penurunan produksi bauksit yang signifikan di tahun-tahun terakhir dihubungkan dengan larangan ekspor, dan pemerintah optimis bahwa proyek hilirisasi baru akan meningkatkan produksi di masa depan.