Program Pendidikan Militer untuk Anak Nakal di Depok: Usulan Dedi Mulyadi dan Pertimbangan Wali Kota Supian Suri

Date: 2025-05-07

Category: Politik

Rangkuman Pemerintah Provinsi Jawa Barat, di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi, merencanakan program pendidikan militer untuk siswa yang dianggap nakal, yang akan dimulai pada 2 Mei 2025. Program ini bertujuan untuk mendidik karakter dan disiplin siswa yang terindikasi terlibat dalam perilaku negatif seperti tawuran, merokok, dan penyalahgunaan narkoba. Siswa yang terpilih akan dikirim ke barak militer, seperti Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha di Purwakarta, untuk menjalani pendidikan selama enam bulan. Meskipun ada dukungan dari Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, yang menyatakan bahwa program ini tidak melanggar HAM, kritik juga muncul dari Komnas HAM dan anggota DPR yang menilai bahwa pendekatan militeristik tidak menyentuh akar masalah, seperti kegagalan sistem pengasuhan di keluarga. Wali Kota Depok, Supian Suri, juga mempertimbangkan untuk menerapkan program serupa di wilayahnya, dengan mempertimbangkan anggaran dan mekanisme pelaksanaan. Program ini diharapkan dapat membantu siswa yang sulit dibina dan menjauhkan mereka dari pengaruh negatif.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) menolak kebijakan pengiriman anak-anak nakal ke barak militer, menekankan bahwa pendekatan militeristik tidak menyentuh akar masalah, yaitu kegagalan sistem pengasuhan di keluarga. Mereka berargumen bahwa banyak anak yang terlibat adalah korban pengabaian dan kekerasan, dan rehabilitasi seharusnya dimulai dari lingkungan keluarga, bukan dengan sistem pembinaan yang keras. Dari sisi Konservatif: Wali Kota Depok, Supian Suri, membuka kemungkinan untuk menerapkan program pendidikan militer yang diusulkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Ia menyatakan bahwa Depok memiliki fasilitas militer yang siap mendukung program tersebut dan menekankan pentingnya mendidik anak-anak yang terindikasi nakal agar terhindar dari perilaku negatif. Program ini direncanakan berlangsung selama enam bulan dan akan melibatkan kolaborasi dengan TNI dan Polri.