PDIP Minta Kajian Ulang Pemberian Gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto Terkait Kasus Korupsi dan Pelanggaran HAM

Date: 2025-05-07

Category: Politik

Rangkuman Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Abidin Fikri, meminta pemerintah untuk melakukan kajian ulang terhadap rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto, Presiden ke-2 Republik Indonesia. Permintaan ini disampaikan pada tanggal 5 Mei 2025, di Jakarta, dengan menyoroti berbagai kasus dugaan korupsi, kolusi, nepotisme, dan pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan Soeharto selama masa pemerintahannya. Abidin menegaskan bahwa pemberian gelar tersebut dapat melukai perasaan para korban yang belum mendapatkan keadilan hukum. Ia juga mengingatkan pentingnya mempertimbangkan fakta sejarah dan ketidaktuntasan kasus-kasus hukum yang terkait dengan Soeharto, agar tidak mencederai semangat anti korupsi dan keadilan sosial. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menyatakan bahwa proses pemberian gelar dilakukan secara berjenjang dan ditargetkan untuk diambil keputusan pada Mei 2025. Selain Soeharto, terdapat beberapa nama lain yang diusulkan untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional, termasuk KH Abdurrahman Wahid dan beberapa tokoh lainnya dari berbagai daerah.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Tidak ada perspektif liberal yang tersedia. Dari sisi Konservatif: Pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto menjadi sorotan, dengan penekanan pada pentingnya kajian ulang terkait dugaan korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan mantan presiden tersebut. Abidin Fikri dari PDIP menekankan bahwa mengabaikan fakta sejarah dan ketidaktuntasan kasus hukum Soeharto akan mencederai semangat anti korupsi dan keadilan sosial. Ia juga menyatakan bahwa pemberian gelar ini dapat melukai perasaan para korban yang belum mendapatkan penyelesaian hukum, dan menegaskan bahwa proses penganugerahan gelar harus mempertimbangkan integritas dan keadilan.