"24.036 Pekerja Terkena PHK di 2025, Pemerintah Diharapkan Ambil Tindakan untuk Mendukung Transisi Tenaga Kerja"

Date: 2025-05-07

Category: Pemerintahan

Rangkuman Pada tahun 2025, sebanyak 24.036 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia, dengan angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Ketua DPR, Puan Maharani, menekankan pentingnya peran negara dalam menangani masalah PHK yang meningkat, terutama di tengah ketidakpastian global. Ia menyerukan pemerintah untuk mencari solusi jangka panjang dan mendukung pekerja yang terdampak, termasuk mereka yang beralih dari sektor formal ke informal. PHK paling banyak terjadi di Jawa Tengah, Jakarta, dan Riau, dengan penyebab utama termasuk kerugian perusahaan, relokasi pabrik, dan perselisihan hubungan industrial. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mencatat bahwa angka PHK saat ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu, menyoroti perlunya langkah-langkah konkret untuk mendampingi pekerja yang berjuang di tengah tantangan ekonomi.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Puan Maharani menekankan pentingnya peran negara dalam menangani tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) dan mendorong solusi jangka panjang. Ia menyatakan bahwa PHK seharusnya bukan menjadi akhir, melainkan awal dari fase baru ekonomi yang lebih baik. Puan juga menyoroti perlunya pendampingan bagi pekerja yang terdampak, terutama dalam transisi dari sektor formal ke informal, serta dukungan untuk mereka yang beralih menjadi wirausaha kecil atau pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dari sisi Konservatif: Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan, mengungkapkan bahwa angka PHK pada tahun 2025 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, dengan total 24.036 pekerja terdampak dalam periode Januari hingga April. Ia mencatat bahwa penyebab utama PHK termasuk kerugian perusahaan dan perselisihan hubungan industrial. Fokus pada data dan fakta mengenai jumlah pekerja yang terkena PHK serta penyebabnya menjadi sorotan dalam perspektif ini.