Pemerintah Indonesia Targetkan Inklusi Keuangan Melalui Tujuh Segmen Populasi hingga 2045

Date: 2025-05-07

Category: Pemerintahan

Rangkuman Pemerintah Indonesia telah menetapkan tujuh segmen populasi sebagai target untuk meningkatkan inklusi keuangan, yang diumumkan dalam Indonesia International Financial Inclusion Summit (IFIS) 2025 di Jakarta. Segmen-segmen tersebut meliputi perempuan, penyandang disabilitas dan lansia, pelajar, mahasiswa, pemuda, masyarakat di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), pekerja migran Indonesia, pelaku usaha mikro dan kecil, serta masyarakat berpenghasilan rendah. Ali Murtopo Simbolon, deputi bidang koordinasi perniagaan dan ekonomi digital Kemenko Perekonomian, menjelaskan bahwa kajian pemetaan inklusi keuangan ini merupakan hasil kerja sama antara Dewan Nasional Inklusi Keuangan (DNKI) dan Tony Blair Institute. Tujuan dari kajian ini adalah untuk memastikan program inklusi keuangan dirancang sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok masyarakat, terutama yang kurang terlayani. Pemerintah menargetkan akses kepemilikan rekening keuangan formal mencapai 91 persen pada tahun 2025 dan 93 persen pada tahun 2029, dengan harapan tingkat inklusi keuangan mencapai 98 persen pada tahun 2045.

Analisis Dari sisi Dari sisi liberal: Pemerintah berfokus pada tujuh segmen populasi untuk meningkatkan inklusi keuangan, dengan penekanan pada kelompok yang kurang terlayani seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Kajian ini menunjukkan komitmen untuk mempercepat akses layanan keuangan dan memastikan program dirancang sesuai dengan kebutuhan unik masing-masing kelompok. Ada perhatian khusus terhadap infrastruktur digital dan pengetahuan produk keuangan yang dapat meningkatkan kualitas hidup. Dari sisi Konservatif: Pemerintah menetapkan target ambisius untuk inklusi keuangan, dengan rencana memberikan akses kepemilikan rekening formal hingga 91 persen pada tahun 2025 dan 98 persen pada tahun 2045. Penekanan pada kelompok masyarakat yang kurang terlayani menunjukkan upaya untuk mengatasi kesenjangan akses keuangan. Rancangan pembangunan jangka menengah nasional menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan inklusi keuangan.